Sekjen HKTI: Harga Pupuk Turun Hasil Efisiensi Presiden Prabowo, Berdampak Langsung ke Petani

JAKARTA – Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Abdul Kadir Karding menyambut baik penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang baru saja diumumkan pemerintah. Penurunan harga pupuk ini adalah dampak manis dari hasil efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.

“Efisiensi anggaran yang sejak awal gencar dilakukan Presiden Prabowo Subianto, kini bisa dirasakan langsung oleh petani,” ujar Sekjen HKTI Abdul Kadir Karding, Rabu 22 Oktober.

Kata Karding, langkah menurunkan harga pupuk ini menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Dan kini, para petani di seluruh Indonesia bisa menikmati harga pupuk yang lebih terjangkau yang pada akhirnya bisa meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Pasti seluruh petani akan senang dengan keputusan ini. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah mau mendengar dan mencari solusi dari jeritan para petani selama ini,” jelas Karding.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman ditemani Wakil Menteri Sudaryono mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

* Pupuk urea Rp 1.800 per kilogram
* Pupuk NPK Phonska Rp 1.840 per kilogram
* Pupuk NPK untuk kakao Rp 2.640 per kilogram
* Pupuk organik Rp 640 per kilogram
* Pupuk ZA khusus tebu Rp 1.360 per kilogram

Pemangkasan HET pupuk tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts./SR.310/M/10/2025 Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025. Amran memastikan pemangkasan harga pupuk subsidi tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Karding juga memuji peran Sudaryono yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum HKTI. Bagi Karding, latar belakang Sudaryono sebagai anak petani, membuat dia lebih peka terhadap segala permasalahan. Termasuk harga pupuk yang sangat dibutuhkan oleh petani.

“Inilah enaknya kalau Ketum HKTI dijabat oleh Wakil Menteri Pertanian yang juga anak petani. Permasalahan lebih cepat diserap dan segera dicarikan solusi demi kesejahteraan para petani,” tutup Karding. (*)