TARAKAN – Aspirasi soal ketenagakerjaan mengemuka dalam dialog antara mahasiswa dan pemuda masjid yang digelar di Café Celebess, Senin (16/02/2026). Forum tersebut menyoroti keterbukaan informasi lowongan kerja serta komitmen terhadap prioritas tenaga kerja lokal di Kalimantan Utara.
Kegiatan itu dihadiri mahasiswa dari berbagai kampus serta pemuda masjid, termasuk yang tidak terafiliasi dengan perguruan tinggi. Mereka menyampaikan keresahan atas terbatasnya akses pekerjaan dan proses rekrutmen yang dinilai belum sepenuhnya transparan.
Anggota DPRD Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan persoalan ketenagakerjaan merupakan isu strategis yang terus menjadi perhatian legislatif. Ia menilai suara generasi muda harus menjadi bahan evaluasi bersama.
“Prioritas tenaga kerja lokal sudah diatur dalam regulasi. Yang perlu kita pastikan adalah implementasinya berjalan konsisten dan tidak hanya sebatas aturan di atas kertas,” kata Syamsuddin.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap proses penerimaan tenaga kerja harus diumumkan secara terbuka dan dapat diakses publik secara luas.
“Rekrutmen tidak boleh tertutup. Informasi lowongan kerja harus disampaikan secara jelas dan merata agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, peserta juga meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah agar benar-benar memprioritaskan putra-putri daerah.
Syamsuddin mengakui bahwa penciptaan lapangan kerja membutuhkan proses dan dukungan berbagai pihak, terutama dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, ia memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat lokal.
“Dialog seperti ini penting untuk menyerap aspirasi. Apa yang menjadi keluhan dan harapan generasi muda akan kami bawa dalam pembahasan di komisi,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan kalangan pemuda dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Kalimantan Utara.(*)
Discussion about this post