TANJUNG SELOR – Keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Utara. Di tengah kondisi tersebut, DPRD Kaltara meminta Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan kebijakan belanja pada 2027 benar-benar difokuskan pada program yang mendesak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD.
Menurutnya, kemampuan keuangan daerah yang terbatas membuat pemerintah tidak bisa lagi menjalankan seluruh rencana pembangunan secara bersamaan. Penetapan skala prioritas menjadi langkah penting agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif.
“Pemerintah harus mampu menentukan program berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat,” kata Muhammad Nasir, Jumat (13/11/2026).
Ia menekankan, sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar harus tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun depan. Pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat dinilai perlu mendapat pengawalan.
“Keterbatasan anggaran harus disikapi dengan menentukan skala prioritas. Program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” ujarnya.
Nasir juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran diikuti dengan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap program. Ia tidak ingin anggaran yang telah dialokasikan justru digunakan di luar perencanaan atau tidak menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan pembangunan.
“Saya meminta agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai perencanaan dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan,” tegasnya.
Menurut Nasir, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan anggaran sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Fungsi pengawasan tersebut penting untuk memastikan penggunaan APBD tetap tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia menilai, tantangan fiskal tidak dapat dihadapi hanya oleh pemerintah daerah. Diperlukan komunikasi dan kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif agar prioritas pembangunan dapat berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pembangunan daerah,” pungkasnya.
DPRD Kaltara berharap penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap program diharapkan mampu memberikan dampak yang jelas dan mendukung pembangunan Kalimantan Utara secara berkelanjutan.
Discussion about this post