NUNUKAN – Keterbatasan jumlah penerima dan belum meratanya informasi pendaftaran beasiswa menjadi persoalan yang disoroti masyarakat Sebatik dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir.
Warga berharap program bantuan pendidikan yang disediakan Pemerintah Provinsi Kaltara dapat menjangkau lebih banyak pelajar dan mahasiswa. Mereka juga meminta penyebaran informasi diperluas agar kesempatan memperoleh beasiswa tidak hanya diketahui oleh masyarakat di wilayah perkotaan.
Menanggapi hal tersebut, Nasir mengatakan kondisi keuangan daerah memang menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan bantuan pendidikan. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan keterbukaan informasi mengenai program yang tersedia.
“Kalau anggaran beasiswa kita terbatas, tentu harus kita pahami karena kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan. Tetapi informasi beasiswa harus tetap terbuka dan mudah diakses,” kata Nasir.
Politisi PKS yang merupakan anggota Komisi II DPRD Kaltara itu berpandangan, pemerintah perlu memastikan informasi beasiswa tersampaikan hingga wilayah perbatasan. Sebab, kesempatan memperoleh bantuan pendidikan seharusnya dapat diketahui oleh seluruh calon penerima yang memenuhi persyaratan.
Nasir menilai publikasi program perlu dilakukan secara lebih luas, mulai dari jadwal pendaftaran, persyaratan administrasi, tahapan seleksi hingga pengumuman penerima. Informasi tersebut juga perlu disebarkan melalui sekolah, perguruan tinggi, pemerintah kecamatan dan desa.
Ia mengingatkan, minimnya informasi dapat membuat calon penerima kehilangan kesempatan untuk mengikuti program, meskipun memiliki kebutuhan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
“Jangan sampai anak-anak kita kehilangan kesempatan hanya karena tidak mengetahui kapan pendaftaran dibuka dan apa persyaratannya,” tegasnya.
Selain beasiswa, warga juga menyampaikan aspirasi terkait sarana pendidikan dan bantuan rumah ibadah. Nasir menyebut seluruh masukan tersebut menjadi bagian dari catatan reses yang akan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah










Discussion about this post