TANJUNG SELOR – Kehadiran peraturan daerah (Perda) semestinya bisa dirasakan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Regulasi tidak cukup hanya disusun dan disahkan, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi warga Kalimantan Utara.
Pandangan itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara, H. Supaad Hadianto, saat menyoroti capaian pembentukan Perda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Menurut Supaad, dari 16 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk dalam Propemperda 2026, realisasinya diperkirakan belum maksimal. Ia memprediksi capaian Perda tahun ini paling tinggi hanya sekitar 50 persen.
Meski demikian, ia menilai jumlah regulasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap Perda memiliki manfaat dan dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sejumlah Ranperda yang dinilai strategis antara lain berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan, perlindungan tenaga kerja lokal, pembangunan perkebunan berkelanjutan, perbukuan dan budaya literasi, pengarusutamaan gender, serta pengelolaan barang milik daerah.
Bagi masyarakat, regulasi-regulasi tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesempatan kerja, pembangunan wilayah perbatasan hingga akses terhadap pendidikan dan literasi.
Supaad menilai proses pembentukan Perda memang membutuhkan waktu dan tahapan panjang. Salah satu kendalanya adalah proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan kementerian teknis terkait.
Karena itu, ia mendorong agar pembentukan regulasi dilakukan secara lebih terukur dan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Perda harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup warga, bukan sekadar memenuhi daftar target legislasi daerah. (*)









Discussion about this post