TARAKAN – Persoalan kepesertaan BPJS dan Bantuan Penerima Iuran (BPI) menjadi sorotan dalam kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara, Ahad (15/02/2025). Anggota DPRD Kaltara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan, Syamsuddin Arfar, menerima banyak keluhan masyarakat terkait layanan jaminan kesehatan tersebut.
Kegiatan reses di rumah makan Mak Enek, dihadiri Ibu Rumah Tangga hingga Generasi Z (Gen Z) itu menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam dialog terbuka, sejumlah warga mengungkapkan kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat kendala administrasi dan kepesertaan BPJS.
“Dari hasil reses, banyak keluhan masyarakat yang disampaikan kepada saya. Salah satunya terkait BPJS dan BPI. Dalam bulan ini saja, ada tidak kurang dari 10 orang tua yang datang kepada saya dalam kondisi sakit, bahkan ada yang sakit berat, sementara kondisi ekonominya sangat terbatas dan terkendala masalah kepesertaan BPJS,” ujar Syamsuddin Arfah.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlebih, sebagian besar yang datang mengadu merupakan warga kurang mampu yang seharusnya bisa masuk dalam skema bantuan iuran pemerintah.
“Saya sudah meminta agar mereka bisa segera dimasukkan ke dalam kepesertaan BPJS,” tegasnya.
Syamsuddin berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan evaluasi dan pembaruan data penerima BPI secara berkala, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan. Ia juga mengajak masyarakat proaktif melaporkan jika ada kendala administrasi agar segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formal, tetapi momentum penting untuk memastikan kebijakan yang ada benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan, khususnya di Kota Tarakan.(*)
Discussion about this post