TARAKAN – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tarakan menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Utara. Di tengah harapan besar orang tua terhadap pemenuhan gizi anak-anak di sekolah, muncul dugaan ketidaksesuaian kandungan gizi hingga porsi yang dinilai tidak sebanding dengan harga yang ditetapkan.
Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Komisi IV DPRD Kaltara turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 4 Tarakan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan program berjalan sebagaimana mestinya.
“Program ini menggunakan anggaran negara untuk anak-anak kita. Maka kualitasnya harus benar-benar sesuai standar,” ujarnya.
Di SMA Negeri 1, Komisi IV menemukan dugaan ketidaksesuaian yang cukup serius. Selain kandungan gizi yang dinilai belum memenuhi standar, harga yang diterapkan juga diduga tidak sesuai ketentuan.
“Kalau standar gizinya tidak terpenuhi, tentu tujuan program ini tidak tercapai. Ini yang menjadi perhatian utama kami,” katanya.
Komisi IV berencana mengeluarkan rekomendasi resmi serta meminta adanya kejelasan sanksi terhadap penyedia yang tidak memenuhi ketentuan. Menurutnya, ketegasan diperlukan agar pelaksanaan program tetap terjaga kualitasnya.
Sementara di SMK Negeri 4, secara umum pelaksanaan dinilai lebih baik. Namun, ditemukan persoalan pada penggabungan menu hari Jumat dan Sabtu. Dalam praktiknya, menu yang seharusnya diterima dua kali hanya diberikan satu kali.
“Kalau penggabungan dilakukan tanpa penyesuaian porsi, tentu dari sisi gizi menjadi kurang. Dari sisi harga juga perlu dievaluasi,” jelasnya.
Syamsuddin menekankan pentingnya pengawasan rutin dan keterlibatan semua pihak. Ia berharap siswa dan sekolah tidak ragu melaporkan jika ada ketidaksesuaian di lapangan.
“Ini soal hak anak-anak kita. Jangan sampai program yang niatnya baik justru tidak memberi manfaat maksimal. Kami akan terus mengawal agar pelaksanaannya tepat sasaran,” tutupnya. (*)
Discussion about this post