DPRD Kaltara Evaluasi Proyek Pembangunan 2025 di Nunukan

NUNUKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan.

Kegiatan yang berlangsung pekan lalu ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD setelah penyampaian LKPj Gubernur Kaltara. Monev dilakukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Tim Pansus yang dipimpin anggota DPRD Kaltara, Ruman Tumbo, SH., bersama Ladulah, S.Hi., turun langsung ke lapangan meninjau berbagai proyek lintas sektor. Fokus peninjauan meliputi pembangunan infrastruktur jalan, sektor pendidikan, hingga fasilitas pelayanan publik.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut mendampingi, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selain itu, hadir pula pihak kontraktor, konsultan, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan.

Beberapa proyek yang menjadi perhatian di antaranya pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta peningkatan jalan lingkungan di sejumlah titik.

Di sektor pendidikan, Pansus juga meninjau pengadaan fasilitas laboratorium IPA dan TIK, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), serta pembangunan unit sekolah baru SMAN 3 Nunukan.

Selain itu, pembangunan kantor UPTD Bapenda Kelas A wilayah Nunukan dan pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan turut dievaluasi dalam kegiatan tersebut.

Ruman Tumbo menegaskan bahwa monev ini bertujuan memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan spesifikasi.

“Kami ingin memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ladulah menyampaikan bahwa hasil peninjauan di lapangan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur.

“Hasil monev ini akan kami jadikan dasar evaluasi agar pelaksanaan program ke depan semakin efektif dan tepat sasaran,” katanya.

DPRD Kaltara berharap melalui kegiatan ini, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat semakin transparan, akuntabel, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. (hms)