TARAKAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mendalami kebutuhan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tahun 2027. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pelaksanaan program pembangunan.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., mengatakan hasil pembahasan masing-masing komisi menunjukkan masih adanya OPD yang membutuhkan dukungan anggaran tambahan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.
Hal itu disampaikannya usai rapat Banggar bersama empat ketua komisi di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kaltara di Tarakan, Kamis (22/10/2026).
Menurut Achmad Djufrie, rapat tersebut membahas laporan masing-masing komisi setelah melakukan pembahasan bersama OPD sesuai bidang kerja mereka.
“Rata-rata OPD menyampaikan anggarannya tidak cukup, masih kurang. Akibatnya, program-program yang direncanakan tidak semuanya bisa berjalan. Mereka meminta dukungan DPRD untuk membicarakan penambahan anggaran dengan TAPD,” ujarnya.
Ia mengatakan, usulan dari OPD akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam proses tersebut, DPRD akan mencermati kebutuhan program dan mempertimbangkan prioritas yang perlu mendapatkan dukungan anggaran, terutama di tengah kebijakan efisiensi.
Achmad Djufrie menegaskan, kepentingan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan alokasi belanja daerah.
Ia menyebut sektor pendidikan dan kesehatan perlu mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
“Pendidikan jangan dikurangi anggarannya. Kesehatan juga harus dipertahankan, kalau bisa ditambah. Pemerintah harus memikirkan kebutuhan ini dalam penyusunan anggaran 2027,” katanya.
Ia juga menyoroti program beasiswa yang dinilai penting untuk mendukung masyarakat kurang mampu dan pelajar atau mahasiswa berprestasi.
Menurutnya, pemerintah provinsi perlu mengevaluasi alokasi beasiswa agar dukungan terhadap akses pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
Achmad Djufrie menambahkan, penyesuaian anggaran dapat dikaji melalui evaluasi komposisi belanja daerah. Namun, setiap perubahan tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan serta urgensi program.
Melalui pembahasan bersama TAPD, ia berharap kebutuhan OPD dapat dipetakan secara lebih jelas sehingga APBD Kaltara 2027 dapat disusun secara terukur, dengan tetap menjaga program yang dibutuhkan masyarakat.
Discussion about this post