LOMBOK – Komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi kembali menjadi perhatian dalam Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., turut menghadiri agenda nasional tersebut yang berlangsung di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7).
Raker APPSI yang mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan dihadiri 28 gubernur serta wakil gubernur dari seluruh Indonesia.
Kehadiran Gubernur Zainal didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kaltara, antara lain Kepala Bapenda, Kepala Disperindagkop dan UKM, Kepala Dinas PUPR Perkim, Kepala Disdukcapil, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta Plt. Kepala Biro Hukum.
Dalam pembukaan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal selaku tuan rumah bersama Ketua APPSI Rudi Mas’ud menegaskan bahwa forum APPSI menjadi wadah penting untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah provinsi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Wamendagri Bima Arya mengatakan pemerintah daerah saat ini dituntut mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan kondisi global, perkembangan teknologi digital, hingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi.
Menurutnya, APPSI harus menjadi ruang kolaborasi yang menghasilkan solusi nyata bagi daerah, bukan sekadar forum seremonial. Melalui pertukaran pengalaman dan inovasi, setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan ekonomi.
Selain menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM, Bima Arya juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar seluruh pemerintah provinsi terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD dan BLUD, serta pengembangan kemitraan menjadi langkah yang perlu terus diperkuat.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan serta membangun hubungan yang harmonis dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Di samping itu, penyelesaian batas wilayah antardaerah juga diminta menjadi perhatian karena berkaitan dengan kepastian administrasi dan pembangunan.
Rangkaian Raker APPSI 2026 berlangsung pada 15–17 Juli 2026 dan menjadi momentum memperkuat sinergi antarpemerintah provinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM dan kolaborasi lintas daerah. (dkisp)
Discussion about this post