TARAKAN – Pelaksanaan Beasiswa Khusus Kaltara Unggul Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dewan meminta pemerintah provinsi memastikan proses seleksi berjalan transparan, merata, dan tidak menimbulkan kesan adanya keberpihakan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska, usai rapat bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltara, Kamis (6/8/2026).
Tamara mengatakan, pihaknya menerima sejumlah informasi dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan program beasiswa. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian agar program yang ditujukan bagi mahasiswa asal Kaltara tidak menimbulkan polemik baru.
“Kami minta ada transparansi terhadap pelaksanaannya. Kalau memungkinkan, tidak usah ada yang khusus, umum saja semuanya. Jadi tidak ada keberpihakan,” kata Tamara.
Menurutnya, seluruh mahasiswa yang memenuhi persyaratan seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi. Mekanisme tersebut tetap dapat menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Kalau memang dengan kondisi keuangan yang ada sekarang, kalau bisa umum saja. Terbuka untuk siapa pun yang mau mendaftar, tentu dengan persyaratan yang ada,” ujarnya.
DPRD Tak Ingin Proses Dihentikan
Meski menemukan sejumlah hal yang perlu dievaluasi, Tamara menegaskan Komisi IV tidak meminta proses Beasiswa Kaltara Unggul yang sedang berjalan dihentikan.
Menurutnya, penghentian secara tiba-tiba justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi mahasiswa yang telah mengikuti tahapan pendaftaran.
“Untuk proses yang ada sekarang, tahapannya tetap berjalan. Kalau kami memberhentikan, pasti akan timbul polemik baru lagi. Kenapa tiba-tiba dihentikan dan lain sebagainya,” jelasnya.
Karena itu, langkah yang menurutnya dapat dilakukan saat ini adalah evaluasi terhadap proses yang telah berjalan, termasuk memastikan dasar hukum dan legalitas pelaksanaan program.
“Yang bisa kami lakukan sejauh ini adalah evaluasi. Kami juga mempertanyakan legalitasnya,” tegas Tamara.
Minta Penerima Merata
Komisi IV juga menyoroti aspek pemerataan penerima. Tamara berharap program Beasiswa Kaltara Unggul tidak didominasi mahasiswa dari daerah tertentu.
Ia menginginkan adanya keterwakilan dari seluruh kabupaten dan kota di Kaltara sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.
“Kalau dari Komisi IV sendiri, kami ingin semuanya merata. Kalau bisa ada keterwakilan masing-masing daerah supaya tidak didominasi daerah tertentu,” katanya.
Program Beasiswa Khusus Kaltara Unggul diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kaltara, dengan prioritas bagi mahasiswa kurang mampu, penyandang disabilitas, serta mahasiswa yang menjadi korban musibah atau bencana.
Dorong Hasil Seleksi Diketahui Publik
Hal lain yang menjadi sorotan Tamara adalah keterbukaan hasil seleksi. Ia berharap mahasiswa dapat mengetahui perkembangan maupun hasil seleksi secara jelas.
Menurutnya, transparansi hasil seleksi akan memberikan kepastian bagi peserta sekaligus membuka kesempatan bagi mahasiswa yang tidak lolos untuk mencari alternatif bantuan pendidikan lainnya.
Tamara membandingkan mekanisme tersebut dengan proses penerimaan mahasiswa baru yang menurutnya telah menerapkan sistem informasi yang lebih terbuka.
“Berkaca dari proses SPMB, mereka transparan sekali. Bisa kita lihat mana yang sudah tidak lolos dan mana yang sudah tercoret,” ujarnya.
Jika mekanisme serupa dapat diterapkan dalam program beasiswa, mahasiswa yang mengetahui dirinya tidak masuk dalam daftar penerima masih memiliki waktu untuk mencari pilihan lain.
“Mahasiswa yang awalnya sudah mendaftar, kemudian melihat potensinya tidak diterima, dia bisa mencari plan B untuk mencari beasiswa di kabupaten,” tambahnya.
DPRD Pertanyakan Koordinasi dan Penganggaran
Tamara juga mengungkapkan adanya evaluasi terhadap hubungan kerja dan koordinasi antara DPRD Kaltara dengan Biro Kesra Pemprov Kaltara.
Ia menyebut, saat proses penganggaran, Komisi IV bersama Badan Anggaran DPRD Kaltara justru mendorong peningkatan anggaran untuk program pendidikan. Namun dalam perjalanannya, anggaran tersebut mengalami penyesuaian.
“Kami dari Komisi IV dan Banggar sebenarnya ingin menaikkan anggaran. Tapi apa boleh buat, turun. Kalau turun tetap harus melibatkan kami sebagai mitra,” katanya.
Ia menegaskan, Komisi IV akan terus mengawal pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul 2026 agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa yang memang membutuhkan.
“Yang kami inginkan sederhana, program ini harus transparan, merata dan benar-benar memberikan manfaat kepada mahasiswa Kaltara,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post