TARAKAN – Menurunnya kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mempertahankan sejumlah program pembangunan, termasuk bantuan pendidikan. Anggota DPRD Kaltara, Dr. Syamsuddin Arfah, M.Si., meminta alokasi Beasiswa Kaltara Unggul kembali ditingkatkan agar kesempatan mahasiswa memperoleh pendidikan tinggi tetap terbuka.
Syamsuddin mengungkapkan, anggaran Beasiswa Kaltara Unggul yang sebelumnya mencapai Rp15 miliar kini turun menjadi Rp5 miliar. Pengurangan tersebut menjadi perhatian karena bantuan pendidikan merupakan salah satu instrumen untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Menurutnya, tekanan fiskal memang mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian belanja. Namun, keberlanjutan program pendidikan tetap perlu diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah provinsi.
“Dengan penurunan APBD yang luar biasa ini, praktis banyak program daerah yang terpaksa diikat dan diefisiensi. Berdasarkan rekomendasi aparat pengawas dan KPK, dalam kondisi keuangan tertekan seperti sekarang, Pemprov diminta memprioritaskan program yang murni menjadi kewenangan provinsi saja,” papar Syamsuddin, Senin (26/10/2026).
APBD Kaltara turun dari Rp3,8 triliun
Syamsuddin menjelaskan, APBD Kaltara pada 2024 sempat berada di kisaran Rp3,7 triliun hingga Rp3,8 triliun. Namun, pada 2026, anggaran daerah diperkirakan hanya sekitar Rp2,3 triliun.
Ia menyebut penurunan tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi secara nasional dan pengurangan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Tekanan fiskal juga diperkirakan berlanjut pada 2027. Berdasarkan proyeksi yang disampaikannya, APBD Kaltara berpotensi kembali menyusut sekitar Rp100 miliar menjadi Rp2,2 triliun.
Kondisi ini berdampak pada sejumlah pos belanja, mulai dari pembangunan fisik, hibah, hingga program bantuan pendidikan. Pemerintah daerah dituntut menentukan prioritas agar keterbatasan anggaran tidak menghilangkan program yang dibutuhkan masyarakat.
Minta beasiswa kembali Rp15 miliar
Di tengah kondisi tersebut, Syamsuddin mendorong agar anggaran Beasiswa Kaltara Unggul ditingkatkan kembali menjadi minimal Rp10 miliar hingga Rp15 miliar.
Ia menilai, peningkatan anggaran diperlukan untuk memperluas kesempatan mahasiswa asal Kaltara mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Ia juga berharap jalur umum beasiswa kembali dibuka, sehingga mahasiswa yang berkuliah di luar kampus mitra dapat memiliki kesempatan memperoleh bantuan.
Menurutnya, akses pendidikan tinggi perlu dijaga agar keterbatasan ekonomi tidak semakin membatasi peluang generasi muda dalam mengembangkan kemampuan dan meraih masa depan.
Syamsuddin menyatakan akan memperjuangkan usulan tersebut dalam pembahasan anggaran mendatang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Meski demikian, besaran anggaran dan skema penerimaannya tetap perlu dibahas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku.
Pendidikan dan kualitas SDM tetap penting
Bagi Syamsuddin, efisiensi anggaran tidak semestinya hanya dipandang sebagai upaya mengurangi belanja, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan setiap program pemerintah memiliki manfaat yang jelas.
Bantuan pendidikan, menurutnya, perlu menjadi bagian dari pembahasan prioritas karena berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Memasuki usia ke-14 Provinsi Kaltara, ia berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat terus memperkuat koordinasi untuk menjaga keberlanjutan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga optimisme, memperkuat persatuan, dan bersama-sama mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Dari Kaltara, untuk Indonesia. Bersama rakyat, mengabdi untuk masa depan,” pungkasnya.
Discussion about this post