NUNUKAN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Malaysia kini berdampak pada wilayah perbatasan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut diikuti terbatasnya pasokan BBM bersubsidi dari Indonesia yang kini dicari masyarakat.
Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui Sales Branch Manager Kaltimut V Fuel Pertamina, Muhammad Naufal Atiyah, mengatakan keterbatasan stok tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Nunukan mengajukan permohoan penambahan kuota dan telah melakukan koordinasi kepada Pertamina guna menyiapkan rekomendasi penambahan bagi lembaga penyalur di daerah tersebut..
“Kami sudah koordinasi dengan Pemkab Nunukan terkait pembuatan surat rekomendasi penambahan per lembaga penyalur untuk dikirim ke BPH Migas terkait kebutuhan riil,” ujarnya, Jumat (03/04/2026).
Ia menjelaskan, Pertamina bersama Pemkab Nunukan juga langsung menggelar rapat koordinasi untuk membahas kondisi di lapangan serta menghitung kebutuhan tambahan BBM yang diperlukan di Kabupaten Nunukan.
“Kami langsung mengadakan rapat koordinasi bersama Pemkab Nunukan untuk membahas hal tersebut dan menganalisa sekiranya berapa kebutuhan yang diperlukan,” katanya.
Menurutnya, Pertamina hanya dapat memberikan proyeksi kebutuhan berdasarkan kondisi riil. Sementara keputusan akhir penambahan kuota tetap berada di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Yang dapat kami lakukan adalah memberikan prognosa dan estimasi demand yang dibutuhkan oleh Kabupaten Nunukan secara keseluruhan,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pengajuan tersebut mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan itu diharapkan dapat memperkuat usulan penambahan kuota BBM untuk wilayah perbatasan.
Berdasarkan informasi beberapa Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang tersebar di Nunukan, Pulau Sebatik dan Kecamatan Sei Menggaris telah mengajukan permohonan penambahan kuota BBM.
Meski demikian, Pertamina mengingatkan agar tambahan kuota diiringi dengan penyaluran yang tepat sasaran. Pengawasan distribusi dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan BBM di lapangan.
“Pengajuan seperti ini harus sejalan dengan bahwa SPBU harus menyalurkan dengan tepat dan tidak ada penyelewengan dalam bentuk apapun, sehingga mandat yang diberikan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Pertamina juga mengingatkan agar peningkatan kebutuhan BBM tidak hanya bersifat sementara akibat selisih harga dengan negara tetangga. Menurutnya, pola konsumsi masyarakat di wilayah perbatasan sering berubah mengikuti perbedaan harga BBM.
“Jangan sampai saat ini permintaan kebutuhan akan BBM hanya saat BBM sebelah sedang tinggi saja. Seandainya nanti BBM sebelah rendah akan beralih kembali sehingga penyerapan tidak maksimal kembali pun terulang,” ujarnya.
Sebelumnya, masyarakat di Sebatik dilaporkan harus membeli BBM bensin asal Malaysia dengan harga sekitar Rp22 ribu per botol, bahkan sempat mencapai Rp25 ribu per botol di tingkat pengecer. Kondisi ini terjadi setelah pasokan BBM bersubsidi Indonesia seperti Pertalite yang harganya Rp10.000 per liter terbatas dan sejumlah SPBU, APMS serta Pertashop tidak beroperasi.
Kenaikan harga BBM Malaysia sendiri dipicu penyesuaian harga oleh pemerintah setempat akibat gejolak energi global. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat perbatasan yang terpaksa membeli BBM dari Malaysia demi memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. (*ma)
Discussion about this post