TARAKAN – Penurunan kemampuan keuangan daerah mulai berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Utara. Sejumlah program, termasuk kegiatan fisik, harus disesuaikan dengan kondisi anggaran yang semakin terbatas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya dialami pemerintah provinsi, tetapi juga dirasakan lima pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara.
Hal itu diungkapkan politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan tersebut saat bertemu masyarakat dalam kegiatan reses di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Syamsuddin, kemampuan APBD Kaltara mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang pernah berada di kisaran Rp3 triliun hingga Rp3,9 triliun.
Kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program pembangunan.
“Memang dalam kondisi dua tahun ini, sejak 2025 ke 2026, anggaran untuk Kalimantan Utara ini lagi tidak baik-baik saja. Ini bukan hanya di provinsi, tapi di lima kabupaten kota,” ujar Syamsuddin.
Ia mengatakan, dampak keterbatasan anggaran mulai terlihat pada pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya program yang membutuhkan pembiayaan besar.
Menurutnya, dalam hampir satu tahun terakhir, sejumlah kegiatan fisik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.
Kondisi tersebut juga berimbas pada sektor ekonomi, terutama bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan aktivitas usahanya pada pelaksanaan proyek dan kegiatan pemerintah.
“Bagi yang biasa mengerjakan proyek-proyek, hampir satu tahun ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik di pemerintah provinsi itu banyak yang tidak jalan,” katanya.
Syamsuddin menjelaskan, pemerintah saat ini harus memprioritaskan belanja rutin dan program yang menjadi kewenangan daerah.
Karena itu, tidak semua usulan pembangunan dari masyarakat dapat langsung direalisasikan.
Ia meminta masyarakat memahami kondisi tersebut dan tetap menyampaikan aspirasi melalui kegiatan reses.
Menurutnya, seluruh usulan yang masuk akan dihimpun dan diperjuangkan, terutama jika berkaitan dengan program yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Kalau ada yang bertanya kenapa usulannya tidak jalan, memang kondisinya kemampuan anggaran kita sangat terbatas,” tutupnya.
Discussion about this post