TARAKAN – Keluhan mengenai ketepatan data kesejahteraan dan rumitnya birokrasi pelayanan sosial mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Sejumlah warga menilai pengelompokan masyarakat dalam data desil, khususnya desil 1 hingga 4, belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena data kesejahteraan berhubungan dengan berbagai program pemerintah yang dibutuhkan masyarakat.
Mulai dari bantuan sosial, beasiswa hingga layanan BPJS Kesehatan, sejumlah program memiliki keterkaitan dengan data yang digunakan pemerintah dalam menentukan sasaran penerima.
Selain mempertanyakan ketepatan data, warga juga menyampaikan keluhan mengenai proses birokrasi pelayanan sosial yang dinilai masih cukup rumit.
Menanggapi masukan tersebut, Syamsuddin Arfah mengatakan persoalan itu akan menjadi bagian dari tindak lanjut setelah kegiatan reses.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu berencana mengundang instansi terkait untuk membahas persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Kalau untuk keterkaitan data desil tadi, nanti Dinas Sosial, BPJS dan perangkat daerah terkait juga akan kita undang,” ujar Syamsuddin.
Menurutnya, persoalan data perlu dilihat secara menyeluruh karena memiliki keterkaitan dengan berbagai kebutuhan masyarakat.
“Karena irisannya nanti ke beasiswa, BPJS Kesehatan dan program lainnya. Ini yang harus kita dudukkan bersama supaya persoalan ini bisa selesai,” katanya.
Syamsuddin berharap pembahasan bersama instansi terkait dapat memberikan kejelasan terhadap persoalan yang dialami warga.
Ia juga mendorong agar pelayanan sosial semakin mudah diakses dan data yang digunakan pemerintah dapat mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
“Harapannya, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti di forum reses, tetapi bisa kita tindak lanjuti untuk mencari jalan keluarnya,” pungkasnya.









Discussion about this post