TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan komitmennya mengikuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait tata kelola pemerintahan. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi perhatian, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, arahan KPK memberikan penegasan mengenai batasan kewenangan yang harus dipahami seluruh penyelenggara pemerintahan.
Menurutnya, setiap lembaga harus menjalankan tugas sesuai aturan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan maupun melaksanakan kegiatan.
“KPK ini kan datang khusus memberikan arahan dan petunjuk, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan,” kata Achmad Djufrie.
Ia menegaskan, DPRD akan menjadikan arahan tersebut sebagai perhatian dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Termasuk memastikan usulan program pembangunan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tidak menyimpang dari mekanisme perencanaan.
Achmad Djufrie mengingatkan, Pokir harus tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaannya pun harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Pokir juga harus berjalan sesuai dokumen perencanaan. Jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Ia menilai, ketertiban dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Karena itu, seluruh pihak diminta memperhatikan arahan KPK dan tidak mengabaikan prosedur yang telah ditentukan.
“Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan agar dalam menjalankan tugas tidak salah melangkah,” ujarnya.
Achmad Djufrie berharap, melalui koordinasi dan evaluasi bersama KPK, penyelenggaraan pemerintahan di Kaltara semakin tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.









Discussion about this post