TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perbatasan dan pedalaman dalam rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kaltara, Senin (11/5/2026). Rapat turut didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir dan Wakil Ketua DPRD Muddain.
Paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, unsur Forkopimda, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dalam penyampaiannya, Achmad Djufrie menuturkan bahwa rekomendasi DPRD bukan hanya menjadi catatan administratif tahunan, tetapi harus mampu menjadi pijakan evaluasi dan perbaikan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan seluruh program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah yang masih mengalami keterbatasan akses infrastruktur dan pelayanan publik.
“Pembangunan harus dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman. Karena itu, rekomendasi DPRD menitikberatkan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, sejumlah sektor strategis menjadi perhatian DPRD, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, pemerataan pendidikan, pengawasan pembangunan fisik, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kaltara, Dino Andrian, menyebut DPRD turut menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jalan di kawasan perbatasan seperti Apo Kayan, Bahau Hulu, dan Long Pujungan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.
Selain pembangunan infrastruktur, DPRD juga meminta pemerintah daerah memperkuat sektor pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, memperluas sarana pendidikan, serta menjaga pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
DPRD Kaltara berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi untuk menghadirkan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.(*)
Discussion about this post