Jakarta – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan dan layanan publik saat melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite III, Rabu (8/4/2026).
Audiensi dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Rumah Tumbo, S.H., bersama anggota Muhammad Hatta, Rahman, S.K.M., dan Listiani. Rombongan diterima langsung oleh Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, serta anggota DPD RI, Larasati Moriska.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltara menyoroti ketimpangan penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) yang dinilai belum merata di wilayah perbatasan. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada November 2025, dari 39 guru yang terdata, hanya sebagian yang menerima tunjangan tersebut.
“Kami berharap ada dukungan dari DPD RI agar persoalan ini mendapat perhatian serius dan kebijakan yang lebih berpihak kepada guru di wilayah perbatasan,” ujar Rumah Tumbo.
Selain itu, Komisi IV juga mengangkat sejumlah persoalan lain, seperti terbatasnya kuota Program Indonesia Pintar (PIP), kekurangan tenaga dokter spesialis, serta menurunnya jumlah penerima beasiswa pendidikan.
Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan turut menjadi perhatian, terutama akses transportasi yang masih sulit dan mahal. DPRD Kaltara juga mendorong pengadaan bus sekolah serta percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, meminta pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta melengkapi data pendukung sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat pusat.
Ia juga menyampaikan komitmen DPD RI untuk memperjuangkan kebutuhan daerah, termasuk penyediaan kuota beasiswa bagi calon dokter spesialis dari Kalimantan Utara.
Untuk program PIP dan rehabilitasi sekolah, DPD RI mendorong pemerintah daerah agar aktif mengusulkan data dan kebutuhan melalui jalur resmi ke kementerian terkait.
Selain itu, Filep menekankan pentingnya data akurat terkait penerima TKG yang mengalami kendala, serta mendorong DPRD Kaltara untuk kembali menggelar RDP bersama instansi terkait sebagai bahan tindak lanjut di tingkat nasional.
Audiensi ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk percepatan penyelesaian berbagai persoalan di Kalimantan Utara, khususnya dalam meningkatkan pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. (*hms)
Discussion about this post