TARAKAN – Polemik antara Partai NasDem dan Tempo terus berkembang di daerah. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Kalimantan Utara menyampaikan sikap resmi terkait pemberitaan Tempo yang dinilai tidak proporsional.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPW NasDem Kaltara, Supa’ad Hadianto, dalam konferensi pers di Sekretariat DPW NasDem Kaltara, Jalan Kusuma Bangsa, Tarakan, Rabu (15/4/2026), yang dihadiri pengurus partai dari seluruh kabupaten/kota di Kaltara.
Menurut Supa’ad, pihaknya mencermati sejumlah konten Tempo yang tayang pada 12 hingga 14 April 2026, mulai dari sampul majalah, judul, hingga podcast. Ia menilai terdapat kecenderungan framing yang merugikan citra partai.
Salah satu yang disoroti adalah penggunaan judul “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” yang dianggap menggiring persepsi publik seolah-olah partai politik dijalankan sebagai entitas bisnis.
“Padahal, partai politik memiliki fungsi dan nilai yang berbeda. Kami melihat ada pembentukan opini yang mengarah pada kepentingan pragmatis,” ujarnya.
DPW NasDem Kaltara menilai pemberitaan tersebut tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam jurnalistik. Karena itu, mereka meminta agar Tempo memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf secara terbuka kepada Ketua Umum Surya Paloh dan jajaran kader.
Di sisi lain, polemik ini juga mencuat di tingkat nasional. Sejumlah kader NasDem sebelumnya menggelar aksi di depan kantor Tempo di Jakarta sebagai bentuk protes terhadap laporan utama majalah tersebut.
Aksi yang berlangsung pada Selasa (14/4/2026) itu berjalan tertib dan damai. Massa menyampaikan kritik terhadap pemberitaan yang dianggap tidak akurat, namun tetap menegaskan komitmen terhadap kebebasan pers.
Sementara itu dikutip dari berita tempo.co (14/4). Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, menyatakan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Ia menegaskan bahwa laporan yang dipublikasikan telah melalui proses jurnalistik yang sesuai standar, termasuk verifikasi dan prinsip akuntabilitas.
“Tempo juga membuka ruang bagi pihak mana pun untuk memberikan klarifikasi melalui mekanisme yang tersedia,” ujarnya.
Meski mempertahankan proses jurnalistiknya, Tempo tetap menyampaikan permohonan maaf atas dampak dari sampul laporan yang dinilai menyinggung pihak tertentu.
Polemik ini kembali menegaskan dinamika hubungan antara media dan partai politik, yang di satu sisi membutuhkan kebebasan pers, namun di sisi lain juga menuntut akurasi serta tanggung jawab dalam penyajian informasi.(*ma)
Discussion about this post