TANJUNG SELOR – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025 di wilayah Kabupaten Bulungan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilaporkan dalam LKPJ Gubernur.
Monitoring lapangan dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ, di antaranya Alimuddin, H. Hamka, dan Herman, dengan meninjau langsung sejumlah proyek strategis yang sedang berjalan.
Agenda diawali dengan peninjauan pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini bertujuan memastikan kualitas pekerjaan serta progres pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan perencanaan.
Selanjutnya, Pansus meninjau kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut, anggota Pansus menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai tahapan awal yang menentukan kelancaran pembangunan fisik.
Monitoring juga dilakukan pada pematangan lahan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Utara. Proyek ini dinilai strategis karena berkaitan dengan penguatan sektor ekonomi daerah melalui peningkatan fasilitas pelayanan.
Selain itu, Pansus turut meninjau pengadaan meubeleur di Gedung Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara, dengan fokus pada kesesuaian spesifikasi barang dan kelengkapan sarana pendukung.
Peninjauan dilanjutkan pada kegiatan pematangan lahan dan pemancangan pembangunan Kantor BPSDM. Proyek ini dinilai penting dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di daerah.
Anggota Pansus LKPJ, Alimuddin, menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini bertujuan memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran.
“Pengawasan ini penting untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dilaksanakan secara efektif dan akuntabel,” ujarnya.
Setelah peninjauan lapangan, Pansus LKPJ menggelar pertemuan di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara guna membahas kelengkapan dokumen pendukung dari kegiatan yang telah dimonitoring. Hasil tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur.
Melalui kegiatan ini, Pansus LKPJ DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam mendorong pelaksanaan pembangunan yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(*)
Discussion about this post