TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., meminta pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dipersiapkan secara matang agar berjalan adil, transparan dan tidak memicu persoalan di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltara bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara terkait pembahasan SPMB jenjang SLB, SMA dan SMK.
Menurut Syamsuddin, evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan siswa tahun sebelumnya sangat penting dilakukan sebagai bahan perbaikan sistem ke depan.
“Jangan sampai persoalan yang muncul pada tahun lalu kembali terjadi. Semua harus dievaluasi sejak awal, baik dari sisi sistem, kesiapan sekolah maupun validasi data,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Kaltara ingin memastikan seluruh calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, tanpa menimbulkan polemik maupun keresahan di masyarakat.
“SPMB ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar profesional, terbuka dan mengedepankan rasa keadilan,” ujarnya.
Syamsuddin juga menyoroti adanya perubahan dalam mekanisme penerimaan siswa tahun ini, termasuk penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) serta perubahan istilah zonasi menjadi domisili.
Menurutnya, perubahan tersebut harus dibarengi dengan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan saat proses pendaftaran berlangsung.
“Informasi harus tersampaikan dengan jelas. Orang tua dan siswa harus memahami mekanisme yang baru supaya tidak terjadi kesalahpahaman,” tegasnya.
Selain itu, ia mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara yang menggandeng Diskominfo dalam penguatan sistem digital SPMB guna meningkatkan validasi dan akurasi data.
Komisi IV DPRD Kaltara juga mendorong adanya pemetaan persoalan di setiap daerah, mengingat kondisi sekolah dan jumlah peserta didik di masing-masing wilayah berbeda-beda.
“Kita ingin semua daerah terakomodasi dengan baik. Jangan sampai ada wilayah yang mengalami kendala karena kurangnya antisipasi sejak awal,” tutupnya. (**)
Discussion about this post