TANJUNG SELOR – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Tamara Moriska, S.H., M.H., menilai partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kalimantan Utara.
Hal tersebut disampaikan Tamara saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Kualitas Demokrasi (IKD) yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (19/8/2026).
Menurut Tamara, demokrasi tidak cukup hanya diukur melalui pelaksanaan pemilu maupun proses politik. Demokrasi juga harus tercermin dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui keterbukaan dan kesempatan warga untuk menyampaikan aspirasi.
“Demokrasi yang berkualitas tidak hanya tercermin dari proses politik, tetapi juga dari keterbukaan, partisipasi masyarakat, pemenuhan hak-hak warga, serta kemampuan pemerintah dan lembaga publik dalam merespons kebutuhan masyarakat,” ujar Tamara.
Ia mengatakan, masyarakat harus memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan pandangan terhadap berbagai kebijakan pembangunan. Aspirasi tersebut selanjutnya perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Tamara menilai forum FGD memiliki arti penting karena mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk melihat kondisi demokrasi Kaltara dari berbagai sudut pandang.
Masukan yang muncul dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai perkembangan demokrasi sekaligus persoalan yang masih perlu diperbaiki.
Di sisi lain, ia menekankan perlunya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah dan masyarakat. Setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang terbuka, inklusif dan menghargai hak masyarakat.
Bagi Tamara, semakin kuat partisipasi publik dalam pembangunan, semakin besar pula peluang terciptanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia berharap hasil penilaian IKD dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bersama. Tidak hanya untuk mengetahui posisi kualitas demokrasi Kaltara, tetapi juga menjadi pijakan dalam menentukan langkah perbaikan ke depan.
“Harapannya, hasil penilaian ini benar-benar menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kaltara,” pungkasnya.
(HMS)
Discussion about this post