TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara masih mencatat luasan indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) paling rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Namun, tren kenaikan luasan secara kumulatif membuat kewaspadaan tetap diperketat memasuki September.
Data Opsroom Sipongi yang dihimpun Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara menunjukkan, hingga Juli 2026 luas indikasi karhutla di Kaltara mencapai 400,62 hektare.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, angka tersebut relatif jauh lebih rendah. Kalimantan Barat tercatat memiliki luasan indikasi karhutla 38.310,86 hektare, disusul Kalimantan Selatan 8.019,63 hektare, Kalimantan Tengah 7.634,46 hektare dan Kalimantan Timur 2.715,76 hektare.
Meski berada pada posisi terendah, perkembangan di Kaltara tetap menjadi perhatian. Luasan indikasi kebakaran tercatat meningkat setiap bulan, dari 41,61 hektare pada Januari menjadi 66,59 hektare pada Februari, kemudian 69,25 hektare pada Maret.
Kenaikan berlanjut pada April sebesar 124,17 hektare, Mei 196,59 hektare, Juni 315,12 hektare hingga mencapai 400,62 hektare pada Juli.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak ingin menjadikan rendahnya luasan sebagai alasan untuk menurunkan kesiapsiagaan.
Terlebih, pemantauan satelit NASA-NOAA20 dan NASA-SNPP pada 5 September 2026 masih mendeteksi 14 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang di Kabupaten Bulungan.
Sebanyak tujuh hotspot berada di Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor. Tiga titik terdeteksi di Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Sedangkan empat titik lainnya berada di Kecamatan Tanjung Palas Timur, yakni dua di Desa Binai, satu di Desa Sajau Hilir dan satu di Desa Mangkupadi.
Kepala Dishut Kaltara, Nurlaila, S.Hut., M.Si., merespons temuan tersebut dengan meminta tim pengawas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) segera melakukan pengecekan lapangan.
Groundcheck dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lokasi yang terpantau satelit sekaligus mengantisipasi apabila titik panas berkembang menjadi kebakaran.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi bersama. Tetapi kita tidak boleh lengah. Memasuki September, kesiapsiagaan personel patroli dan tim respons cepat terus ditingkatkan,” kata Nurlaila.
Menurutnya, pengendalian karhutla harus dilakukan sejak tahap pencegahan. Setiap indikasi titik panas perlu mendapat perhatian agar potensi kebakaran dapat ditangani sebelum meluas.
Dishut Kaltara pun terus mengintensifkan patroli di kawasan rawan, pemantauan hotspot dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut juga melibatkan berbagai unsur di lapangan.
Nurlaila menegaskan, pencegahan karhutla membutuhkan kepedulian bersama, termasuk masyarakat, pelaku usaha dan aparat desa.
“Karhutla bukan hanya tugas aparat. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Kaltara tetap hijau, aman dan terhindar dari bencana asap,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang terus diperkuat, pemerintah berharap tren karhutla di Kaltara dapat ditekan dan setiap indikasi kebakaran bisa ditangani sedini mungkin.
Discussion about this post