TANJUNG SELOR – Keterbatasan kemampuan fiskal Kalimantan Utara pada 2027 menjadi tantangan dalam menjawab berbagai kebutuhan pembangunan yang terus disampaikan masyarakat. DPRD Kaltara menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh membuat aspirasi warga berhenti tanpa tindak lanjut.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tetap menjadi perhatian DPRD. Namun, realisasi program harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan tingkat kebutuhan yang paling mendesak.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak mungkin mengakomodasi seluruh usulan pembangunan dalam satu waktu. Karena itu, diperlukan penentuan skala prioritas agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara efektif.
“Tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan sehingga diperlukan pemilahan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kewenangan pemerintah daerah,” kata Nasir.
Ia menilai proses penyerapan aspirasi harus diikuti dengan pemetaan persoalan. Dengan cara tersebut, usulan masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat urgensi dan instansi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
Nasir mengatakan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga harus menjadi pertimbangan penting. Hal itu diperlukan agar setiap aspirasi tidak salah sasaran dalam proses penganggaran.
“Selain mempertimbangkan kemampuan fiskal, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga perlu diperhatikan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, aspirasi yang tidak dapat ditangani melalui kewenangan pemerintah provinsi dapat diarahkan kepada pemerintah kabupaten/kota atau instansi lain yang bertanggung jawab terhadap bidang tersebut.
Menurut Nasir, pendekatan tersebut menjadi penting di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah. Dengan perencanaan yang lebih terarah, program pembangunan tetap dapat berjalan meski ruang anggaran terbatas.
DPRD Kaltara berharap kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan anggaran 2027. Program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat diharapkan dapat diprioritaskan.
“Penentuan prioritas secara tepat menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal tahun anggaran 2027,” pungkasnya.
DPRD Kaltara pun mendorong pemerintah daerah untuk menyusun program secara realistis dan terukur. Keterbatasan anggaran, menurut Nasir, harus menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.












Discussion about this post