NUNUKAN – Keinginan masyarakat untuk membangun usaha dan meningkatkan ekonomi keluarga ternyata belum selalu berjalan seiring dengan kemudahan mengakses program pemerintah. Masih ada warga yang memiliki usaha dan semangat untuk berkembang, tetapi belum memahami ke mana harus mengajukan bantuan dan bagaimana memenuhi persyaratannya.
Persoalan itu mengemuka dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., bersama komunitas majelis taklim di Jalan Antasari, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).
Dalam dialog tersebut, sejumlah peserta, terutama ibu-ibu yang telah menjalankan usaha kecil, menyampaikan pertanyaan seputar akses bantuan usaha. Mereka juga ingin mengetahui tata cara membentuk kelompok usaha agar dapat memenuhi persyaratan dalam sejumlah program pemberdayaan pemerintah.
Nasir menilai kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa penyebaran informasi dan pendampingan kepada masyarakat masih perlu diperkuat.
Menurutnya, masyarakat yang telah memiliki kemauan untuk berusaha seharusnya mendapatkan kemudahan dalam memahami prosedur dan mengakses program yang tersedia.
“Jangan biarkan masyarakat kebingungan sendiri ketika ingin membentuk kelompok usaha. Kalau mereka belum tahu caranya, pemerintah harus membantu memberikan penjelasan dan pendampingan,” ujar Nasir.
Anggota DPRD Kaltara itu mengatakan, program pemberdayaan tidak cukup hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memahami cara mengakses program dan mampu mengembangkan bantuan yang diterima.
“Usaha kecil masyarakat sering kali memiliki potensi besar. Tetapi tanpa pendampingan, mereka sulit berkembang. Karena itu, pemerintah harus hadir membantu meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku usaha,” katanya.
Nasir berharap perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UMKM lebih aktif menjangkau masyarakat hingga ke kelompok-kelompok kecil.
Selain memberikan informasi mengenai program yang tersedia, pendampingan juga diperlukan dalam pengelolaan usaha, peningkatan kualitas produk, pemasaran hingga pengurusan legalitas.
Menurut Nasir, semangat masyarakat untuk mandiri secara ekonomi merupakan modal yang harus didukung. Pemerintah, kata dia, perlu hadir untuk membuka jalan agar masyarakat tidak berhenti hanya karena terbentur persoalan administrasi atau kurangnya informasi.
Aspirasi yang muncul dalam kegiatan reses tersebut akan menjadi catatan untuk diperjuangkan dan dikomunikasikan dengan pihak terkait sesuai fungsi dan kewenangan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.









Discussion about this post