TANJUNG SELOR – Pengembangan budaya literasi di Kalimantan Utara tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan minat baca. DPRD Kaltara juga mendorong hadirnya bahan bacaan yang mengangkat sejarah, budaya, bahasa daerah dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas generasi muda.
Komitmen tersebut menjadi salah satu bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi yang telah mendapat persetujuan DPRD Kaltara.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, mengatakan regulasi tersebut disiapkan sebagai fondasi kebijakan untuk membangun ekosistem literasi yang lebih merata dan berkelanjutan.
Menurutnya, masyarakat di seluruh wilayah Kaltara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses bahan bacaan bermutu, termasuk warga di daerah perbatasan, pedalaman dan kepulauan.
“Ranperda ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan dalam mengakselerasi pemerataan literasi di Kalimantan Utara. Sebab, seluruh masyarakat berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses bahan bacaan bermutu,” ujar Syamsuddin.
Selain memperluas akses terhadap buku, Ranperda tersebut juga memberikan perhatian terhadap pengembangan buku teks yang memuat kekayaan lokal Kaltara.
Syamsuddin menilai, bahan bacaan dengan muatan lokal penting untuk memperkenalkan sejarah dan identitas daerah kepada generasi muda. Melalui buku, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dapat didokumentasikan sekaligus diwariskan kepada generasi berikutnya.
Menurut dia, pengembangan perbukuan juga membuka peluang bagi tumbuhnya kreativitas masyarakat. Penulis, penerjemah hingga pelaku industri perbukuan lokal diharapkan mendapat ruang untuk berkembang.
“Pengembangan literasi tidak hanya berfokus pada peningkatan minat baca, tetapi juga mendorong tumbuhnya kreativitas dan produktivitas masyarakat daerah,” katanya.
Meski demikian, Syamsuddin mengingatkan pentingnya pemerataan akses dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Kondisi geografis Kaltara yang memiliki wilayah perbatasan dan pedalaman membutuhkan perhatian agar masyarakat di daerah terpencil tidak tertinggal dalam memperoleh bahan bacaan dan fasilitas literasi.
“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan maupun pedalaman memiliki keterbatasan akses terhadap buku dan fasilitas literasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara telah memberikan persetujuan terhadap Ranperda tersebut dengan sejumlah catatan. Salah satu perhatian utama adalah memastikan program literasi terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
DPRD juga akan mengawal implementasi regulasi agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjangkau sekolah, perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat dan lingkungan keluarga.
“Harapan kami, regulasi ini benar-benar diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. DPRD akan terus mengawal agar pengembangan perbukuan dan budaya literasi dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkas Syamsuddin.










Discussion about this post