TANJUNG SELOR – Pemerataan pembangunan di Kalimantan Utara tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan yang berlaku secara umum. Kondisi geografis wilayah kepulauan dan perbatasan membutuhkan penyesuaian agar program pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal itu menjadi perhatian Anggota DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah. Ia mendorong pemerintah menghadirkan regulasi afirmatif, salah satunya melalui Standar Satuan Harga (SSH) khusus bagi wilayah kepulauan dan perbatasan.
Menurut Syamsuddin, karakteristik wilayah Kaltara memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, standar kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah agar pelaksanaan program tidak terkendala persoalan administratif.
“Karakteristik wilayah Kaltara, khususnya daerah kepulauan dan perbatasan, tentu membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai, keberadaan SSH khusus dapat menjadi salah satu upaya mengakomodasi kebutuhan pembangunan di wilayah dengan karakteristik geografis berbeda.
Di sisi lain, sinkronisasi regulasi juga perlu diperkuat. Menurutnya, keselarasan aturan penting untuk memastikan pelaksanaan program dan pelayanan terhadap aspirasi masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas.
“Selain itu, sinkronisasi regulasi juga diperlukan agar pelaksanaan program dan pelayanan aspirasi masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas,” ungkapnya.
Syamsuddin berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap usulan tersebut. Dengan dukungan regulasi yang sesuai, kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan diharapkan dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Harapan kami, pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Sehingga, setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” pungkasnya.












Discussion about this post