TANJUNG SELOR – Perbedaan wilayah administrasi kependudukan dengan lokasi usaha menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam penyaluran bantuan bagi nelayan dan petambak di Kalimantan Utara (Kaltara).
Anggota DPRD Kaltara, H. Hamka menilai, kondisi tersebut perlu dicarikan solusi agar masyarakat yang menjalankan usaha perikanan di luar daerah administrasi kependudukannya tetap memiliki akses terhadap program bantuan pemerintah.
Ia mencontohkan, terdapat masyarakat yang tercatat sebagai penduduk Kota Tarakan, tetapi aktivitas usaha tambaknya berada di wilayah Kabupaten Bulungan.
“Ada masyarakat yang secara administrasi ber-KTP Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Bulungan,” kata Hamka.
Menurutnya, situasi tersebut tidak sederhana karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah serta persyaratan administrasi penerima bantuan. Akibatnya, masyarakat berpotensi menghadapi kesulitan ketika mengakses program bantuan yang diperuntukkan bagi nelayan maupun petambak.
Hamka mengatakan, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh. Sebab, aktivitas ekonomi masyarakat tidak selalu mengikuti batas wilayah administrasi pemerintahan.
Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi antarpemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme bantuan bagi masyarakat yang memiliki usaha lintas wilayah.
“Kondisi seperti ini perlu dicarikan solusi melalui koordinasi antarpemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan perhatian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia berharap, persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi nelayan dan petambak untuk mengembangkan usaha. Dukungan pemerintah tetap diperlukan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan dan pertambakan.
“Jangan sampai masyarakat yang memiliki usaha di wilayah berbeda justru kesulitan mendapatkan akses bantuan,” pungkasnya.









Discussion about this post