TANJUNG SELOR – Persoalan pembangunan di kawasan perbatasan kembali menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian, ke Kalimantan Utara. Kehadiran pemerintah pusat diharapkan memperkuat upaya pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., menyambut kedatangan Mendagri di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Selasa (6/10/2026).
Penyambutan tersebut turut dihadiri Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Ingkong Ala, Bupati Bulungan Syarwani, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.
Kunjungan Tito Karnavian menjadi bagian dari agenda kerja pemerintah pusat di sejumlah wilayah perbatasan. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Mendagri dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi di Kabupaten Malinau dan meninjau langsung kawasan perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Bagi Kalimantan Utara, kawasan perbatasan memiliki arti penting, bukan hanya sebagai beranda terdepan negara, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat yang membutuhkan dukungan pembangunan secara berkelanjutan.
Ketersediaan infrastruktur, akses transportasi, dan pelayanan dasar menjadi bagian dari kebutuhan yang menentukan kelancaran aktivitas warga sehari-hari. Karena itu, perhatian pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie memandang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk memastikan pembangunan perbatasan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pembangunan Harus Dirasakan Masyarakat
Peninjauan langsung ke kawasan perbatasan diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi di lapangan, termasuk kebutuhan infrastruktur dan konektivitas yang mendukung aktivitas masyarakat.
Pembangunan yang merata tidak hanya berkaitan dengan tersedianya sarana fisik, tetapi juga menyangkut kemudahan warga memperoleh pelayanan publik, mengakses kebutuhan pokok, serta mengembangkan kegiatan ekonomi.
Bagi masyarakat di wilayah dengan tantangan geografis, akses yang memadai dapat membantu memperlancar mobilitas dan distribusi barang. Sebaliknya, keterbatasan konektivitas berpotensi menambah beban aktivitas sehari-hari warga.
Atas dasar itu, kunjungan Mendagri yang juga menjabat Kepala BNPP menjadi kesempatan untuk memperkuat pembahasan mengenai kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan.
Achmad Djufrie berharap perhatian tersebut dapat berlanjut melalui koordinasi dan program konkret yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltara, serta pemerintah kabupaten.
Perkuat Koordinasi Pusat dan Daerah
Dalam pembangunan kawasan perbatasan, sinergi antarpemerintah menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan dan program yang direncanakan dapat berjalan selaras.
DPRD Kaltara juga memiliki peran dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat melalui fungsi kelembagaan, terutama terkait kebutuhan pembangunan dan pemerataan pelayanan di seluruh wilayah provinsi.
Kunjungan kerja Mendagri diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antarlembaga pemerintahan sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan dapat memperoleh perhatian sesuai kewenangan masing-masing.
Pada malam harinya, Achmad Djufrie turut menghadiri acara ramah tamah bersama Mendagri yang dihadiri Gubernur Kaltara dan jajaran Forkopimda.
Rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan Kalimantan Utara, khususnya kawasan perbatasan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Discussion about this post