TARAKAN – Keterbukaan dalam proses pembinaan menjadi salah satu perhatian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan. Hal itu diwujudkan melalui pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang turut melibatkan keluarga warga binaan.
Sidang yang berlangsung di ruang kunjungan serbaguna, Rabu (11/11/2026), tersebut membahas sejumlah usulan program bagi warga binaan, mulai dari asimilasi, integrasi hingga izin keluar untuk kepentingan pengobatan medis.
Sebanyak 95 warga binaan masuk dalam agenda pembahasan. Terdiri dari 10 orang untuk program asimilasi dalam dan luar tembok, 39 orang untuk program Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB), serta 46 orang untuk Izin Luar Biasa (ILB) pengobatan medis.
Pelaksanaan sidang dipimpin Ketua TPP bersama anggota dan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas IIA Tarakan. Jajaran bidang pembinaan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur juga mengikuti kegiatan tersebut secara daring.
Sekretaris TPP Lapas Kelas IIA Tarakan, Awaluddin, mengatakan sidang TPP merupakan tahapan penting dalam memastikan setiap usulan program warga binaan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, proses pemenuhan hak warga binaan harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh program pembinaan dapat berjalan profesional, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Awaluddin.
Dia menjelaskan, kehadiran keluarga warga binaan juga menjadi bentuk keterbukaan Lapas dalam memberikan pemahaman mengenai tahapan pemenuhan hak narapidana.
Dengan demikian, keluarga dapat mengetahui secara langsung mekanisme yang harus dilalui warga binaan sebelum memperoleh program asimilasi maupun integrasi.
Sidang TPP sendiri memiliki fungsi memberikan masukan, saran dan pertimbangan terkait tahapan serta evaluasi pembinaan warga binaan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-38.OT.02.02 Tahun 2020.
Melalui mekanisme tersebut, Lapas Tarakan berupaya memastikan setiap proses pengusulan program pembinaan dilakukan secara objektif, transparan dan sesuai regulasi.









Discussion about this post