NUNUKAN – Kabupaten Nunukan telah lama dikenal sebagai beranda Indonesia di perbatasan. Di daerah yang menjadi rumah bagi beragam suku, agama, dan budaya itu, kehidupan masyarakat dibangun di atas semangat saling menghormati. Karena itulah, ketika sebuah isu di media sosial mulai memicu perhatian publik, Pemerintah Kabupaten Nunukan memilih mengedepankan dialog daripada membiarkan kegaduhan berkembang.
Rabu (5/8/2026), bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Pertemuan tersebut menjadi ruang bersama untuk menyamakan langkah dalam menjaga stabilitas daerah di tengah beredarnya konten media sosial yang dinilai berpotensi memecah belah masyarakat.
Di akhir pertemuan, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE membacakan lima poin kesepakatan yang disepakati seluruh peserta rapat.
Poin pertama menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga seluruh warga Kabupaten Nunukan.
Selanjutnya, rapat menyimpulkan bahwa akun media sosial yang menjadi perhatian diduga merupakan akun palsu (fake account) yang menyebarkan konten provokatif dengan menyerang identitas suku tertentu. Konten tersebut dinilai berpotensi mengganggu kerukunan dan kondusivitas yang selama ini terjaga di Kabupaten Nunukan.
“Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial. Lakukan verifikasi terhadap setiap informasi dan jangan ikut menyebarluaskan konten yang dapat memicu konflik maupun perpecahan,” kata Irwan saat membacakan hasil rapat.
Kesepakatan berikutnya memberikan kepercayaan penuh kepada Polres Nunukan untuk melakukan penyelidikan, penelusuran, serta penanganan terhadap akun tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Seluruh peserta rapat juga menyatakan dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mengajak seluruh warga untuk terus memelihara persatuan, menghormati setiap suku dan budaya, serta menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif.
Bagi Irwan Sabri, persoalan ini tidak boleh mengikis rasa saling percaya yang telah lama tumbuh di tengah masyarakat Nunukan. Ia menilai bahwa keberagaman adalah kekuatan yang harus terus dirawat, bukan dijadikan alasan untuk saling mencurigai.
“Nunukan dibangun oleh keberagaman. Jangan sampai ruang digital dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah persaudaraan kita. Mari tetap tenang, bijak menerima informasi, dan percayakan prosesnya kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.
Pertemuan tersebut bukan sekadar menghasilkan lima butir kesepakatan. Lebih dari itu, rapat menjadi simbol bahwa ketika harmoni diuji, masyarakat Nunukan memilih duduk bersama, berdialog, dan mengutamakan persatuan.
Di tengah derasnya arus informasi yang sulit dibendung, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap seluruh masyarakat menjadi bagian dari solusi dengan tidak mudah terpengaruh provokasi. Sebab, kedamaian di wilayah perbatasan bukan hanya dijaga oleh pemerintah dan aparat, tetapi juga oleh kesadaran setiap warganya untuk saling menghormati dan menjaga kebersamaan. (*)
Discussion about this post