TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara bersama DPRD Kaltara menyepakati sejumlah agenda strategis pembangunan daerah, mulai dari arah kebijakan anggaran Tahun 2027 hingga tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (9/11).
Penandatanganan dilakukan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., bersama Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., serta Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muhammad Nasir, S.E., dan H. Muddain, S.T.
Selain KUA-PPAS 2027, rapat paripurna juga menyepakati tiga Ranperda, yakni perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kaltara, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Wakil Gubernur Ingkong Ala mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi bukti pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal arah pembangunan Kalimantan Utara.
Menurutnya, KUA dan PPAS merupakan tahapan strategis karena menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
“KUA dan PPAS menjadi penghubung antara perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang disusun harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan memanfaatkan peluang yang dimiliki daerah,” ujar Ingkong.
Ia menyebut, Pemprov Kaltara telah menetapkan sejumlah fokus pembangunan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen pada 2027.
Fokus tersebut antara lain peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan, pemberdayaan UMKM, hilirisasi sumber daya lokal, serta pembukaan lapangan kerja.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia, termasuk melalui alokasi anggaran pendidikan yang telah melampaui batas minimal belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan.
Terkait sektor perkebunan, Ingkong menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.
“Perusahaan perkebunan harus menghormati hak masyarakat atas tanah dan turut memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya.
Selain mendorong kesejahteraan masyarakat, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan juga diharapkan mampu memperkuat hilirisasi komoditas daerah sehingga memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja di Kaltara.
Sementara Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap buku berkualitas, meningkatkan minat baca, serta menjadi ruang untuk memperkenalkan sejarah, seni, budaya, bahasa daerah dan kearifan lokal Kalimantan Utara.
Ingkong berharap sinergi antara Pemprov dan DPRD terus diperkuat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan anggaran dan penerapan regulasi yang telah disepakati.
Dengan kolaborasi tersebut, berbagai program pembangunan diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara. (*)
Discussion about this post