Rahman Tekankan Peran Masyarakat dalam Melindungi Anak yang Membutuhkan Penanganan Khusus

NUNUKAN – Perlindungan anak bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perhatian ketika menemukan anak yang menghadapi persoalan di sekitarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahman, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen dalam penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Menurutnya, masyarakat sering kali menjadi pihak yang paling dekat dan pertama mengetahui adanya persoalan yang dialami seorang anak.

Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan sekitar perlu diiringi dengan pemahaman mengenai langkah dan mekanisme yang tepat dalam menyampaikan laporan atau informasi kepada lembaga yang berwenang.

“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah punya kewenangan, lembaga layanan punya fungsi masing-masing, dan masyarakat juga punya peran dalam melihat persoalan anak di lingkungannya,” ujar Rahman melalui pesan tertulis, Jumat (13/11/2026).

Politisi asal Daerah Pemilihan Nunukan itu menjelaskan, persoalan anak yang membutuhkan perlindungan khusus sering kali tidak dapat diselesaikan melalui satu bentuk layanan saja.

Dalam kondisi tertentu, seorang anak dapat membutuhkan pendampingan sekaligus layanan kesehatan, akses pendidikan hingga dukungan terhadap persoalan dalam keluarganya.

Menurut Rahman, kondisi tersebut membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga penyedia layanan dan masyarakat agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu.

Ia mengingatkan, setiap pihak harus memahami peran dan jalur koordinasi yang tersedia sehingga anak yang membutuhkan pertolongan tidak kehilangan akses terhadap layanan.

“Kalau ada persoalan, harus tahu siapa yang menangani dan ke mana harus dikoordinasikan. Jangan sampai anak justru tidak mendapatkan layanan karena masing-masing pihak tidak terhubung,” tegasnya.

Rahman berharap kepedulian masyarakat terhadap persoalan anak terus tumbuh, namun tetap disalurkan melalui mekanisme yang tepat demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

“Yang kita butuhkan adalah koordinasi yang berjalan. Masyarakat tahu harus melapor ke mana, lembaga layanan tahu apa yang harus dilakukan, dan pemerintah bisa memastikan penanganannya berjalan,” pungkasnya.