TARAKAN – Berbagai kebutuhan dalam penanganan kebencanaan di Kota Tarakan menjadi perhatian Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Hal itu mengemuka saat kunjungan kerja Komisi IV ke Kantor BPBD Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi BPBD, sekaligus membahas langkah koordinasi untuk mencari solusi.
Sejumlah isu yang dibicarakan meliputi kebakaran lahan di kawasan Amal, kesiapsiagaan menghadapi bencana, kebutuhan anggaran, serta pembenahan administrasi.
Menurut Syamsuddin, berbagai masukan dari BPBD Tarakan akan menjadi bahan bagi Komisi IV untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD provinsi.
“Kami lebih banyak mendengar dan menyimak. Ada beberapa hal yang disampaikan, termasuk bagaimana penanganan kebakaran lahan di Amal, kesiapsiagaan, serta persoalan anggaran,” ungkapnya.
Ia mengatakan, salah satu langkah yang akan didorong adalah mempertemukan BPBD Tarakan dengan BPBD Provinsi Kaltara. Dengan begitu, kebutuhan penanganan bencana di tingkat kota dapat dikomunikasikan secara langsung kepada pemerintah provinsi.
Syamsuddin berharap koordinasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan, tetapi berlanjut pada pembahasan teknis mengenai kemungkinan dukungan dan pembagian tanggung jawab.
“Pada pertemuan berikutnya kami ingin menghadirkan BPBD Provinsi. Harapannya, dukungan dan pembagian peran untuk Tarakan bisa lebih jelas. Yang penting komunikasi terus dibangun agar persoalan ini bisa kita koordinasikan bersama,” pungkasnya.









Discussion about this post