NUNUKAN – Bupati Irwan Sabri menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Jumat (27/3/2026).
Penyampaian LKPJ tersebut menjadi bagian dari kewajiban kepala daerah dalam melaporkan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
Dalam paparannya, Bupati menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,89 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,72 triliun atau 91,09 persen. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,77 triliun dari target Rp2,1 triliun atau 82,50 persen.
Adapun pembiayaan daerah terealisasi penuh sebesar Rp259 miliar atau 100 persen.
Dari sisi kinerja pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan tercatat sebesar 69,87 atau hampir memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 5,38 persen menjadi 5,27 persen.
Namun, pertumbuhan ekonomi daerah masih berada di angka 4,82 persen, belum mencapai target sebesar 5,5 persen.
Bupati juga memaparkan capaian sejumlah program prioritas daerah, seperti pembangunan jalan usaha tani yang terealisasi sepanjang 142,6 kilometer, program rumah layak huni sebanyak 232 unit, serta bantuan beasiswa yang melampaui target.
Selain itu, upaya pemerataan akses pendidikan berbasis digital melalui penyediaan perangkat internet di sekolah terpencil juga telah terealisasi secara penuh.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah memperkuat layanan dengan menambah tenaga dokter spesialis serta mendorong peningkatan status rumah sakit pratama.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga berhasil meraih sejumlah penghargaan di tingkat provinsi dan nasional, termasuk di bidang reformasi hukum dan transformasi digital pemerintahan.
Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan, di antaranya keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah, serta beberapa faktor teknis lainnya.
“Kami berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke depan,” ujar Bupati.
Rapat paripurna DPRD ini menjadi forum penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan berikutnya.(*ma)
Discussion about this post