TANJUNG SELOR – Bagi sebagian masyarakat, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mungkin hanya terdengar sebagai istilah dalam laporan keuangan pemerintah. Namun di balik penghargaan itu, tersimpan makna tentang bagaimana uang rakyat dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menerima opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi yang ke-12 kalinya diraih Kaltara sejak berdiri sebagai provinsi termuda di Indonesia.
Penghargaan itu diterima langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Gedung DPRD Kaltara, Senin (8/6).
Penghargaan yang diraih mendapatkan apresiasi dari DPRD Kaltara. Namun tentunya di tengah rasa syukur atas capaian tersebut, Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Menurutnya, BPK masih memberikan lima catatan yang wajib menjadi perhatian pemerintah daerah.
“WTP ini tentu patut kita syukuri karena menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik. Tetapi masih ada beberapa catatan yang harus segera diperbaiki. Itu yang menjadi tugas kita bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, penghargaan tidak boleh membuat pemerintah terlena. Justru catatan dari BPK harus menjadi bahan evaluasi agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan kepercayaan masyarakat terus terjaga.
“Kalau masih ada catatan, berarti masih ada yang perlu dibenahi. Karena itu kami berharap rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti sesuai waktu yang diberikan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Zainal A. Paliwang menyebut raihan WTP ke-12 merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Ia juga mengapresiasi BPK RI yang selama ini tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan, tetapi turut memberikan masukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Laporan yang kami terima hari ini menjadi cerminan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Seluruh rekomendasi akan kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Bagi Kaltara yang terus berkembang sebagai daerah perbatasan, penghargaan WTP bukan sekadar angka atau prestasi administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikelola pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik yang lebih baik.
Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah daerah tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (*)
Discussion about this post