Achmad Djufrie Hadiri Pelantikan Pejabat Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., menghadiri pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Kamis (11/6/2026).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dan menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi serta penguatan birokrasi di lingkungan Pemprov Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 41 pejabat JPT Pratama dan 23 pejabat fungsional yang akan menjalankan tugas di berbagai perangkat daerah.

Kehadiran Ketua DPRD Kaltara menunjukkan dukungan legislatif terhadap langkah pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penempatan aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Achmad Djufrie berharap pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan baik serta menunjukkan kinerja yang profesional dalam mendukung program pembangunan daerah.

“Pelantikan ini merupakan momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kinerja pemerintahan. Amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ia menilai, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur yang mampu bekerja secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, pejabat yang baru mendapat amanah harus mampu membangun sinergi, mempercepat pelaksanaan program kerja, serta menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.

Pelantikan dan pengukuhan pejabat tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat kapasitas birokrasi, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dengan formasi pejabat yang telah terisi, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kalimantan Utara. (*)