TARAKAN – Persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Di hadapan perwakilan serikat buruh, ketua RT, tokoh masyarakat dan warga, politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang telah selesai dibahas DPRD Kaltara.
Syamsuddin menjelaskan, regulasi tersebut sebelumnya dirancang dengan nama Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Namun, setelah melalui evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, judul perda tersebut kemudian disesuaikan menjadi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
“Awalnya perda ini namanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Tetapi, oleh Kemendagri kita diminta untuk merevisi nama atau judulnya. Jadi, judul perda ini adalah Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” kata Syamsuddin.
Ia menegaskan, perubahan judul tersebut tidak menghilangkan perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja lokal. Substansi mengenai perlindungan dan keberpihakan kepada pekerja tetap menjadi bagian dalam pengaturan perda.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah identitas kependudukan sebagai dasar dalam pengaturan status tenaga kerja lokal. Identitas seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi bagian dari aspek yang diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut Syamsuddin, keberadaan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menjadi landasan dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih baik di Kalimantan Utara.
Kegiatan reses tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog. Sejumlah masukan dan persoalan yang disampaikan masyarakat, termasuk dari kalangan pekerja, menjadi bahan untuk ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan dan koordinasi DPRD.
“Yang terpenting, perda ini bukan hanya menjadi aturan di atas kertas. Kita ingin masyarakat juga memahami dan dapat merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Syamsuddin berharap komunikasi antara masyarakat, pekerja, pemerintah dan DPRD terus terbangun sehingga berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui dialog dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Discussion about this post