TARAKAN – Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) pada tahun 2027 masih terbatas.
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, Pemerintah Provinsi Kaltara mengalokasikan Rp6,14 miliar untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Anggota Komisi VI DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, mengatakan anggaran tersebut diperkirakan dapat membiayai sekitar 12 ribu hingga 13 ribu masyarakat di Kalimantan Utara.
Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kemampuan yang dapat dipenuhi pemerintah provinsi berdasarkan kondisi keuangan daerah saat ini.
“Untuk tahun 2027, APBD kita hanya bisa meng-cover Rp6,14 miliar. Kalau dikalkulasikan atau dibagi, sekitar 12 sampai 13 ribu masyarakat Kaltara yang bisa dibiayai APBD provinsi,” kata Supaad saat melaksanakan reses di Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Supaad menjelaskan, jaminan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena itu, pembiayaan kesehatan perlu menjadi perhatian bersama seluruh tingkatan pemerintahan.
Ia menyebut pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari beberapa skema, mulai dari PBI yang ditanggung pemerintah pusat, peserta mandiri, hingga peserta yang iurannya dibayarkan melalui APBD pemerintah daerah.
“BPJS ini bagian terpenting dari kehidupan kita sehari-hari karena menyangkut kesehatan,” ujarnya.
Supaad mengaku dirinya sebelumnya berharap Pemerintah Provinsi Kaltara dapat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memperluas jumlah penerima bantuan iuran.
Namun, hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 menunjukkan kemampuan fiskal daerah saat ini hanya memungkinkan alokasi sebesar Rp6,14 miliar.
Karena itu, ia mendorong masyarakat yang belum dapat dibiayai melalui APBD provinsi untuk dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Masyarakat yang belum ter-cover di provinsi coba berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” tuturnya.
Menurut Supaad, koordinasi tersebut penting agar pembiayaan jaminan kesehatan dapat dibagi sesuai kemampuan masing-masing daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga perlu melakukan validasi data untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terlewat dari program pembiayaan.
“Sehingga nanti bisa divalidasi semua. Mana yang bisa dibantu lewat provinsi, mana yang bisa dibantu oleh kabupaten/kota. Ini kan masalah data, apalagi sekarang datanya adalah data secara nasional,” pungkasnya.
Ia berharap koordinasi dan pembagian peran antarpemerintah daerah dapat memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses terhadap jaminan kesehatan, meski kemampuan fiskal setiap daerah berbeda.
Discussion about this post