TANJUNG SELOR – Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan RI di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor semakin dekat terealisasi. Setelah proses legalitas lahan diselesaikan, pembangunan fasilitas pelatihan kerja tersebut akan memasuki tahapan tender.
Program pembangunan BLK ini menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal di Kalimantan Utara, terutama dalam menghadapi pertumbuhan investasi dan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., menyampaikan dukungannya terhadap percepatan pembangunan BLK tersebut. Menurutnya, keberadaan BLK sangat penting untuk memberikan ruang bagi masyarakat Kaltara memperoleh pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kita berharap kebutuhan tenaga kerja dapat disampaikan lebih awal agar masyarakat memiliki kesempatan mempersiapkan diri. BLK ini menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Plt. Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa lahan pembangunan BLK telah resmi diserahkan kepada Kemenaker RI melalui proses balik nama sertifikat dari aset Pemprov Kaltara.
“Secara legalitas sudah kita serahkan kepada Kemenaker RI. Sertifikatnya sudah beralih dari aset Pemprov Kaltara,” jelas Asnawi.
Ia menyebutkan pembangunan BLK merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta mendapat dukungan dari Anggota DPR RI Dapil Kaltara dalam memperjuangkan realisasi program tersebut.
Saat ini, Kemenaker RI sedang menyusun rencana pembangunan dan anggaran biaya. Sementara dokumen perencanaan, desain, serta kebutuhan pendukung pembangunan telah dipersiapkan.
“Kalau anggaran sudah tersedia, tender terbuka ditargetkan mulai awal Juli 2026. Setelah pemenang ditetapkan, pembangunan fisik direncanakan dimulai awal Agustus,” ungkapnya.
BLK Kemenaker ini akan berdiri di kawasan strategis KBM Tanjung Selor yang memiliki akses menuju sejumlah kawasan pengembangan ekonomi, termasuk Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi.
Pembangunan fasilitas serta penyediaan peralatan pelatihan akan menjadi tanggung jawab Kemenaker RI. Kehadiran BLK diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil, meningkatkan daya saing masyarakat, serta membuka peluang kerja bagi putra-putri daerah.
Dengan adanya BLK tersebut, Pemprov Kaltara optimistis tenaga kerja lokal dapat lebih siap mengisi kebutuhan industri yang berkembang di Kalimantan Utara. (dkisp)
Discussion about this post