TANJUNG SELOR – Terbitnya hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi tahapan penting dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara.
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara kini bersiap menindaklanjuti sejumlah rekomendasi pemerintah pusat untuk menyempurnakan materi Ranperda sebelum dibawa ke tahap persetujuan bersama.
Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., mengatakan pihaknya akan memastikan setiap ketentuan dalam Ranperda memiliki kesesuaian dengan regulasi yang berlaku serta dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, harmonisasi aturan menjadi hal penting agar Perda yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.
“Seluruh hasil fasilitasi Kemendagri akan kami cermati secara saksama. Ini penting agar Ranperda yang disusun benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah,” ungkap Komarudin.
Ia menjelaskan, proses penyempurnaan akan dilakukan melalui koordinasi bersama anggota Pansus dan komisi terkait. Seluruh masukan akan dibahas untuk memastikan materi yang diatur benar-benar matang sebelum memasuki tahapan akhir pembentukan Perda.
Komarudin menilai, regulasi mengenai koperasi dan usaha kecil harus memiliki arah kebijakan yang jelas. Sebab, keberadaan koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta membuka peluang usaha di daerah.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mempunyai pedoman yang kuat dalam memberikan pembinaan, pendampingan dan perlindungan kepada pelaku usaha kecil maupun kelembagaan koperasi.
Karena itu, ia berharap seluruh tahapan penyempurnaan dapat berjalan lancar sehingga Ranperda tersebut segera memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Dengan hadirnya regulasi ini, pengembangan koperasi dan usaha kecil di Kalimantan Utara diharapkan memiliki dukungan kebijakan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat.








Discussion about this post