TANJUNG SELOR – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Utara perlu dibarengi dengan penerapan kebijakan perpajakan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat kecil tidak ikut terbebani oleh upaya peningkatan penerimaan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengingatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar memperhatikan karakteristik ekonomi masyarakat, terutama nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut di wilayah pesisir.
Menurutnya, peningkatan PAD memang menjadi kebutuhan pemerintah daerah di tengah keterbatasan fiskal. Namun, pemungutan pajak harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan tidak dilakukan secara keliru.
Nasir mencontohkan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air. Dalam penerapannya, terdapat ketentuan pengecualian bagi kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT), sebagaimana diatur dalam Perda Kaltara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ketentuan tersebut dinilai perlu disosialisasikan secara luas, mengingat banyak masyarakat di Nunukan dan Tarakan menggunakan perahu bermotor untuk menunjang aktivitas mencari nafkah.
“Semangat meningkatkan PAD jangan sampai justru membebani masyarakat kecil. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil harus tetap mendapatkan perlindungan,” ujar Nasir, Rabu (18/11/2026).
Ia meminta Bapenda memastikan petugas di lapangan memahami aturan secara menyeluruh, termasuk batasan kendaraan yang menjadi objek pajak dan yang mendapatkan pengecualian.
Menurutnya, sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian regulasi, tetapi juga harus menjangkau kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut.
Di sisi lain, Nasir mendorong pemerintah lebih serius mengoptimalkan penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar yang memenuhi ketentuan perpajakan.
“Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal, sementara masyarakat kecil justru menjadi sasaran pungutan,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan perpajakan di Kaltara dapat memperkuat keuangan daerah sekaligus menjaga keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“PAD harus tumbuh, tetapi kesejahteraan rakyat juga harus tetap menjadi perhatian utama,” pungkasnya.
(*)








Discussion about this post