Peluncuran Monev KIP 2025, Pemprov Apresiasi Program Komisi Infomasi Kaltara

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengapresiasi atas diluncurkannya Program Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., mengapresiasi dan menyambut baik peluncuran Monev KIP oleh Komisi Informasi Kaltara yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (12/6).

“Monev ini penting tidak hanya untuk menilai kepatuhan badan publik terhadap standar layanan informasi, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam meminimalisasi sengketa informasi serta meningkatkan kualitas layanan publik,” ucap Wahyuni.

Wahyuni menuturkan pada pelaksanaan Monev KIP tersebut untuk memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap kepada seluruh badan publik dapat serius dalam mengikuti proses monev, termasuk dalam menyiapkan data dan dokumentasi yang relevan sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Pemprov Kaltara berkomitmen dalam mendukung keterbukaan informasi juga ditegaskan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Komisi Informasi Kaltara yang terus berperan aktif dalam mendorong peningkatan kapasitas badan publik.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana edukasi sekaligus evaluasi yang konstruktif, sehingga keterbukaan informasi benar-benar menjadi budaya kerja birokrasi di Kaltara,” tutup Wahyuni.

Hadir dalam giat ini Ketua Komisi Informasi Kaltara Fajar Mentari, S.Pd., C.Med., Sp.AP., Koordinator Monev Keterbukaan Informasi Kaltara Berlanta Ginting, S.E., M.Div., C.Med., Sp.AP., jajaran kepala OPD lingkup Pemprov Kaltara, Forkopimda dan para pengelola layanan informasi publik secara langsung dan secara daring (virtual). (dkisp)