TANJUNG SELOR – Kualitas pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya dilihat dari rampungnya pekerjaan, tetapi juga dari kemampuan infrastruktur tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Nunukan, Sebatik hingga Kota Tarakan pada 4–7 November 2026.
Menurut Rismanto, peninjauan langsung terhadap hasil pekerjaan pemerintah merupakan bentuk pengawasan yang penting. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dapat melihat kondisi riil pembangunan sekaligus memastikan fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan gedung utama SMAN 3 Nunukan senilai Rp11,4 miliar melalui APBD Pemprov Kaltara. Kehadiran gedung tersebut memberikan fasilitas belajar yang lebih layak bagi 348 siswa dan 24 guru yang sebelumnya harus menumpang kegiatan belajar mengajar di bangunan sekolah lain.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan seperti itu bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisik sekolah, melainkan juga mendukung kenyamanan siswa dan tenaga pendidik dalam menjalankan aktivitas pendidikan.
“Ketika pemerintah membangun fasilitas untuk masyarakat, yang harus dipikirkan bukan hanya bagaimana proyek itu selesai. Tetapi bagaimana bangunan tersebut bisa digunakan dengan baik, aman, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang,” kata Rismanto, Jumat (20/11/2026).
Ia menilai pengawasan pembangunan perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika pekerjaan berlangsung atau menjelang proyek diserahterimakan.
Karena itu, ia mendorong Dinas PUPR-Perkim bersama Biro Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk terus memperkuat koordinasi, terutama dalam memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan perencanaan.
Rismanto juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan besarnya serapan anggaran sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan.
“Anggaran yang digunakan adalah uang rakyat. Jadi, harus dipastikan hasilnya benar-benar berkualitas. Jangan sampai proyek selesai, tetapi tidak lama kemudian muncul kerusakan atau persoalan yang justru membutuhkan anggaran perbaikan lagi,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi terhadap proyek pemerintah dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas pembangunan di Kaltara.
Dengan pengawasan yang konsisten, setiap pembangunan diharapkan tidak hanya memenuhi target pekerjaan, tetapi juga memberikan kenyamanan, kemudahan, dan manfaat nyata bagi masyarakat hingga bertahun-tahun ke depan.









Discussion about this post