TANJUNG SELOR – Optimalisasi penerimaan daerah dari aktivitas ekonomi berskala besar perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan pemerintah perlu lebih serius memetakan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD harus dilakukan dengan memperluas basis penerimaan, memperbaiki pendataan, serta memastikan kewajiban perpajakan berjalan sesuai ketentuan.
“Yang harus kita optimalkan adalah potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi yang memang memenuhi ketentuan perpajakan. Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal,” ujar Nasir, Rabu (18/11/2026).
Ia mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara yang terus melakukan inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru. Salah satunya melalui program Bakti Benuanta.
Namun, ia berharap pengembangan PAD juga menyasar sektor lain, seperti Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat. Potensi tersebut perlu dipetakan secara lebih terukur agar dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Nasir juga menilai koordinasi antarlembaga perlu diperkuat, terutama dalam melakukan pendataan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebijakan peningkatan pendapatan diterapkan secara proporsional. Jangan sampai masyarakat kecil justru lebih terbebani dibandingkan pelaku usaha yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar.
“Jangan sampai masyarakat kecil menjadi sasaran pungutan, sementara potensi dari kegiatan usaha berskala besar belum tergarap maksimal. Kita ingin penerimaan daerah meningkat, tetapi keadilan tetap harus dijaga,” tegasnya.
Nasir berharap optimalisasi sektor ekonomi potensial dapat memperkuat kemandirian fiskal Kaltara. Dengan peningkatan PAD, pemerintah provinsi diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
(*)









Discussion about this post