TARAKAN – Pembentukan peraturan daerah (Perda) di Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan tidak sekadar menjadi agenda legislasi tahunan. Setiap regulasi yang disusun harus memiliki urgensi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut menjadi penekanan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, dalam pembahasan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kaltara di Badan Penghubung Provinsi Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Menurut Supa’ad, penyusunan Propemperda perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan skala prioritas. Sebab, jumlah usulan Ranperda reguler untuk 2027 maksimal sebanyak 12 rancangan.
Ia menegaskan, keterbatasan kuota tersebut harus menjadi pertimbangan agar regulasi yang dipilih benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi daerah.
“Penyusunan Propemperda 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah atau kuota Ranperda. Lebih dari itu, setiap regulasi harus memiliki urgensi, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung kebutuhan pembangunan di Kaltara,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD Kaltara menyiapkan dua Ranperda inisiatif untuk diusulkan pada 2027. Keduanya adalah Ranperda tentang Perlindungan Petani Berladang dan Ranperda tentang Penghargaan Daerah.
Ranperda Perlindungan Petani Berladang telah dilengkapi naskah akademik. Sementara Ranperda Penghargaan Daerah kembali diusulkan karena diperkirakan belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
Dari pihak pemerintah provinsi, terdapat dua usulan, yakni Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Ranperda tentang Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.
Selain mematangkan agenda legislasi 2027, Bapemperda juga mengevaluasi pelaksanaan Propemperda 2026. Dari 19 Ranperda yang telah diusulkan, sembilan ditargetkan dapat ditetapkan menjadi Perda sebelum 30 November 2026.
“Dari 19 Ranperda yang kita usulkan, ada sembilan yang hampir kita pastikan sebelum 30 November ini sudah menjadi perda,” kata Supa’ad.
Pembahasan turut mencakup kelanjutan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara Tahun 2025–2045 serta tiga Ranperda kategori kumulatif terbuka yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD 2027, dan APBD Tahun Anggaran 2028.
Rapat dipimpin Supa’ad Hadianto bersama anggota Bapemperda Dino Andrian, Herman dan Yancong, serta dihadiri Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltara, Iswandi.
Supa’ad berharap proses pembentukan regulasi daerah ke depan semakin terarah. Dengan penentuan prioritas yang tepat, produk hukum yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kaltara.









Discussion about this post