TANJUNG SELOR – Penguatan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian Anggota DPRD Kalimantan Utara, Rismanto. Ia menyatakan dukungannya terhadap program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Rismanto, program pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan KPK merupakan langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan setelah pelaksanaan rapat koordinasi, evaluasi, dan sosialisasi pencegahan korupsi terintegrasi bersama KPK RI di Kantor DPRD Kaltara, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari perencanaan program, penganggaran hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Rismanto menilai, perhatian KPK terhadap aspek-aspek tersebut sangat relevan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran daerah dan pelaksanaan pembangunan.
” Kami mendukung program KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi di daerah. Ini menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar bekerja secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Ia mengatakan, pencegahan korupsi harus dibangun melalui sistem pemerintahan yang baik. Tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan setelah kegiatan berjalan, tetapi perlu ada pengendalian sejak proses perencanaan dan penganggaran.
Selain itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga perlu diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan.
Rismanto berharap program KPK dapat menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
Baginya, keberhasilan program pencegahan korupsi tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari semakin baiknya kualitas pembangunan dan pelayanan yang diterima masyarakat.
“Harapan kita, melalui program ini tata kelola pemerintahan di Kaltara semakin baik. Setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.









Discussion about this post