TARAKAN – Penyesuaian fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak boleh berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Sektor kesehatan harus tetap mendapat perhatian dan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara).
Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, saat melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama manajemen RSUD Dr. H. Jusuf SK Tarakan, Kamis (9/7/2026).
“Di tengah penyesuaian fiskal daerah, sektor kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Supa’ad.
Menurutnya, pelayanan kesehatan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kebijakan penghematan anggaran harus dilakukan secara terukur tanpa mengganggu pelayanan medis maupun kebutuhan mendesak rumah sakit.
DPRD, kata Supa’ad, akan terus mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara menjaga dukungan anggaran terhadap sektor kesehatan, terutama untuk kebutuhan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan pasien.
“Alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan yang bersifat mendesak harus tetap terjaga. Rumah sakit harus mampu memberikan layanan yang cepat, aman dan berkualitas,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Komisi IV DPRD Kaltara mengevaluasi pelayanan RSUD Dr. H. Jusuf SK sebagai rumah sakit rujukan provinsi.
Evaluasi meliputi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ketersediaan sarana dan prasarana, kebutuhan tenaga kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan rawat jalan, rawat inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Perhatian juga diberikan terhadap layanan spesialistik dan subspesialistik, termasuk pemanfaatan Cath Lab, Stroke Unit dan ruang hemodialisis.
Selain itu, Komisi IV meninjau kesiapan pelayanan penunjang medis, mulai dari laboratorium, radiologi, farmasi, rehabilitasi medik, bank darah hingga kamar bedah sentral.
Supa’ad mengatakan, RSUD Dr. H. Jusuf SK memikul tanggung jawab besar karena menjadi tujuan rujukan pasien dari seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.
“Rumah sakit ini menjadi harapan masyarakat Kalimantan Utara. Peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi DPRD dilakukan untuk memetakan berbagai kebutuhan strategis rumah sakit yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, bukan sekadar mencari kekurangan dalam pelayanan.
Komisi IV juga mendorong penguatan sistem pelayanan berbasis digital guna mempercepat proses administrasi dan memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat.
Kunjungan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam pembenahan pelayanan RSUD Dr. H. Jusuf SK sekaligus memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. (hms)
Discussion about this post