MIMIKA – Penguatan toleransi dan perlindungan keberagaman menjadi agenda penting dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pemerintah Kota Surakarta turut mengambil bagian dalam forum nasional tersebut sebagai bentuk komitmen membangun kehidupan masyarakat yang inklusif dan harmonis.
Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, hadir bersama para pimpinan daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat dari sejumlah wilayah Indonesia.
Konferensi yang berlangsung hingga Senin (16/11/2026) tersebut menghasilkan Deklarasi Mimika untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia.
Deklarasi dibacakan Bupati Mimika, Johannes Rettob, kemudian ditandatangani para pimpinan daerah dan pemangku kepentingan yang mengikuti konferensi. Kesepakatan ini menjadi penegasan bahwa menjaga toleransi tidak cukup hanya melalui seruan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Terdapat delapan poin kesepakatan dan 11 komitmen bersama dalam deklarasi tersebut. Di antaranya penguatan regulasi pemerintahan yang inklusif, perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pencegahan diskriminasi berdasarkan agama, etnis, gender maupun identitas sosial.
Komitmen lainnya mencakup perlindungan kelompok minoritas dan rentan, penguatan peran FKUB, pendidikan toleransi bagi generasi muda, serta pengembangan kebijakan publik yang tidak diskriminatif.
Bagi Surakarta, keikutsertaan dalam konferensi ini menjadi kesempatan memperluas kerja sama sekaligus berbagi pengalaman mengenai praktik menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang beragam.
Surakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam memperkuat perlindungan keberagaman dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.
Upaya tersebut juga didukung melalui optimalisasi FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat dari beragam latar belakang.
Deklarasi Mimika diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan toleransi secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, komunitas, dan masyarakat sipil dinilai penting agar keberagaman menjadi kekuatan dalam pembangunan daerah.
Melalui kesepakatan tersebut, toleransi diharapkan tidak hanya menjadi identitas sebuah daerah, tetapi juga tercermin dalam pelayanan publik, perlindungan hak warga, dan kehidupan sosial sehari-hari.










Discussion about this post