TANJUNG SELOR – Pengembangan budaya literasi di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya berfokus pada peningkatan minat baca melalui buku, tetapi juga perlu diimbangi kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi digital.
Ketua Pansus IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., menilai penguatan literasi membutuhkan keterlibatan berbagai sektor pemerintahan. Mulai dari pendidikan, perpustakaan, kebudayaan hingga komunikasi dan informatika.
Hal tersebut menjadi bagian dari perhatian Pansus IV dalam mendorong implementasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Menurut Syamsuddin, perkembangan teknologi informasi membuat kebutuhan literasi semakin luas. Masyarakat tidak hanya dituntut mampu membaca, tetapi juga memahami informasi dan memanfaatkannya secara tepat.
Karena itu, program pengembangan literasi harus dirancang secara terintegrasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Setiap perangkat daerah memiliki tugas yang berkaitan dengan pengembangan literasi. Pembagian peran dan koordinasi harus jelas agar program saling mendukung. Regulasi ini diharapkan menjadi payung kerja bersama, bukan justru menambah sekat birokrasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan literasi juga harus didukung ketersediaan bahan bacaan yang sesuai kebutuhan masyarakat, layanan perpustakaan yang mudah dijangkau serta kegiatan membaca yang aktif di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Tidak kalah penting, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan pendidik agar mampu menjadi penggerak budaya literasi.
Syamsuddin menegaskan, seluruh program tersebut harus memiliki dukungan anggaran dan indikator keberhasilan yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaannya dapat dievaluasi secara berkala berdasarkan kondisi di lapangan.
“Program literasi mesti didukung perencanaan anggaran yang jelas. Pembiayaannya juga harus disertai ukuran kinerja, sehingga pemerintah bisa melihat sejauh mana program berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi tidak cukup hanya menghitung jumlah buku yang dibeli atau fasilitas perpustakaan yang dibangun. Pemerintah perlu mengukur jangkauan layanan, kesesuaian bahan bacaan, aktivitas membaca hingga perkembangan kemampuan literasi peserta didik.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD Kaltara akan mengawal tindak lanjut kebijakan tersebut agar tidak berhenti pada regulasi dan dokumen perencanaan.
Syamsuddin berharap, pengembangan perbukuan dan budaya literasi dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, sekolah, perpustakaan, komunitas hingga keluarga.
Dengan dukungan lintas sektor dan perencanaan yang berkelanjutan, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kaltara.












Discussion about this post